Berikut Penjelasan Kades Pelayangan Terkait Pembuatan Sertifikat Tanah

Berikut Penjelasan Kades Pelayangan Terkait Pembuatan Sertifikat Tanah
Kepala Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi, Sutiono Foto: Jurnalis Indonesia Satu

Batanghari - Pemerintah membuat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang telah diatur dalam instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018. Program gratis ini sudah berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga 2025.

Pada tahun 2019 Pemerintah Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi ajukan sekitar 200 sporadik untuk diterbitkan Sertifikat nya oleh BPN Batanghari, namun yang terpenuhi hanya 70 sertifikat, masih tersisa 130 sporadik yang belum diterbitkan sertifikatnya.

Kepala Desa Pelayangan Sutiono menyampaikan kepada Jurnalis Indonesia Satu di ruang kerjanya, Kamis (05/02/2021) "Bahwa Pemerintah Desa sudah konsultasi dengan pihak BPN agar di tahun 2021 ini bisa menerbitkan 130 sertifikat yang diajukan pada tahun 2019 lalu", pungkasnya.

Dalam proses menjalankan program PTSL tersebut, Sutiono mengatakan "kawan-kawan sepakat untuk menentukan nominal karena takut nanti ada salah faham dari masyarakat, nanti ada yang berkata bahwa yang memberikan lebih banyak itu lebih didahulukan prosesnya, maka kawan-kawan di lapangan mengantisipasi hal itu, namun tetap tidak memberatkan masyarakat, hanya sekedar untuk makan minum, " kata sutiono.

Sertifikat yang sudah diberikan oleh BPN Batanghari pada tahun 2020 sudah diberikan ke Pemerintah Desa sebanyak 70 sertifikat, namun masih belum ada masyarakat yang mengambilnya.

"Ada masyarakat bersangkutan yang memiliki sertifikatnya sudah selesai namun belum sempat mengambilnya, padahal sudah disampaikan untuk segera diambil, " pungkasnya.

Saat ditanya apakah ada biaya untuk mengambilnya? Sutiono menjawab "Tidak ada, saya tidak mematok biayanya, tergantung pribadi masing-masing, ada yang memberi saya, saya terima, " jawabnya.

Di sisi lain bersumber dari rumah.com program PTSL yang gratis kerap disalah gunakan oleh beberapa oknum, laporkan jika terjadi ini. Program PTSL gratis sempat tertimpa kabar negatif diawal tahun 2019. Program ini seharusnya tanpa pungutan biaya alias gratis, namun kabarnya masih ada masyarakat yang harus membayar. Jika terjadi pungutan liar saat memroses PTSL, segera melaporkannya ke kantor BPN di daerah masing-masing.

(Randy)

Batanghari Jambi
Randy Pratama

Randy Pratama

Previous Article

Pemerintah Desa Sukaramai Fasilitasi BUM...

Next Article

Infrastruktur Jalan Yang Tak Kunjung Baik,...

Related Posts

Peringkat

Profle

Afrizal verified

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 241

Postingan Tahun ini: 2835

Registered: Sep 25, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 211

Postingan Tahun ini: 2401

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 164

Postingan Tahun ini: 2390

Registered: Sep 22, 2020

Pardal Riyanto

Pardal Riyanto

Postingan Bulan ini: 98

Postingan Tahun ini: 534

Registered: May 7, 2021

Profle

Munafir Tumpinyo

Publik Kecewa, Kerinci Kembali Urutan Buncit MTQ Tingkat Provinsi
Satpol PP Batang Tak Berkutik Hadapi Galian C Ilegal
Kejaksaan Agung Perintahkan Kajati sumbar dan Kajari Pessel Segera Eksekusi Bupati Pessel
Riuh Dibicarakan Masyarakat, Ijazah Paket Balon Pilkades Diduga Palsu

Follow Us

Recommended Posts

Pejabat Kemendagri RI Puji Batik Batang Hari
Lompatan Besar Capaian Vaksinasi, Kado Indah HUT Bungo ke-56
Tony Rosyid: Mereka Ingin Anies Jadi Presiden
Ketum HMI Kerinci Sebut Pemerintah Lamban Menangani Banjir di Sejumlah Kecamatan
Perumda Tirta Batang Hari Tidak Pernah Kucurkan Dana CSR