Bupati Batanghari Bersama DPRD Rapat Bahas Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS

Batanghari, Jambi -

Rapat paripurna penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, Rabu (14/07/2021).

Baca juga: Luncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), Kemendagri Permudah Pengurusan Dokumen Kependudukan

Rapat dihadiri oleh Bupati Batanghari dan 25 unsur pimpinan DPRD beserta anggota. Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah, Forkompinda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Batanghari.

Baca juga: PJ. Gubernur Ajak Pemkot Jambi Percepat Pembangunan

Dalam acara Bupati Batanghari Fadhil Arief mengatakan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang membuat ekonomi masyarakat membaik. Pemkab Batanghari butuh suntikan dana.

“Kita ketahui 80 % masyarakat Batanghari adalah petani, bagaimana mereka lancar pergi ketempat mereka bertani, berkebun ataupun ikan. Dan juga lancar membawa hasil mereka keluar. Kalau tidak kita siapkan, tidak optimal produksinya, nilai tukarnya tidak akan naik karena besarnya biaya yang harus ditanggung akibat jalan rusak, ” ungkapnya.

Baca juga: Maya Novefri: Pelaksanaan Paket PL Itu Tayang di LPSE sesuai Aturan

“Kita bayangkan, dari Bungku ke Bulian hanya 27 KM, namun membutuhkan waktu kurang lebih dua jam. Kalau kita benahi jalan itu, maka bisa ditempuh setengah jam. Begitu banyak biaya yang dihemat, kalau lambat pembangunannya maka akan lambat manfaat yang dirasakan. Karena keadaan fiskal Batanghari, kita coba dengan pinjaman ini, seperti perusahan kita butuh biaya tambahan apalagi ditambah beban tahun lalu, ” sambung Fadhil.

Menurutnya, optimis pengajuan pinjaman akan disetujui oleh para perwakilan masyarakat Batanghari, dalam hal ini Pimpinan beserta Anggota DPRD.

Baca juga: Firli Bahuri: Dalam Sepekan KPK Periksa, Tetapkan Serta Tahan Banyak Tersangka Koruptor

“Anggota DPRD ini dipilih oleh masyarakat, rata-rata sangat mengenal budaya dan kehidupan Batanghari. Anggota DPR kita rata-rata juga petani asalnya, punya kebun, punya lahan. Kalau kita pesimis sedikit kurang etis, kita optimis bahwa ini sejalan, ” ujarnya

Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin menyebutkan, sudah menerima nota pengantar KUA-PPAS RAPBD.

Baca juga: Tony Rosyid: Bukan Nambah Saham Bir, Anies Mau Jual

“Hari ini kita sudah menerima nota pengantar KUA PPAS RAPBD tahun 2022. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan dan bergulir di Badan Anggaran DPRD, ” ucap Anita.

Anita juga katakan, bahwa dia bersama anggota DPRD Batanghari lainnya akan mengkaji terlebih dahulu apa yang disampaikan Pemkab Batanghari terkait RAPBD. Salah satunya pinjaman yang akan diajukan ke Pemerintah pusat sebesar Rp. 200.000.000.000.

“Jumlah pinjaman sebesar 200 Milyar seperti yang disampaikan oleh Bupati, jadi kita lihat dulu perkembangannya di dalam pembahasan. Artinya akan ada pertimbangan baik buruknya, pada prinsipnya semuanya akan bergulir dalam pembahasan. Apakah betul-betul dibutuhkan atau tidak, mampu atau tak mampu. Inikan lembaga nanti akan diputuskan setelah pembahasan bersama, ” beber Anita.

Anita berharap sesuai jargon saat pencalonan, Bupati dan Wakil dapat memberikan perubahan kepada Kabupaten Batanghari. Artinya kita harapkan di 2022 ini ada perubahan.

(Randy)

Baca juga: Tiga Bulan Tak Gajian Ratusan Personil Polisi Pamong Praja Simalungun Menjerit