Kapus dan KTU Puskesmas Muara Bulian Pernah Dipanggil Kepolisian dan Kejaksaan

Batanghari, Jambi - Masa pandemi mengakibatkan perekonomian masyarakat mau pun pemerintahan dalam kondisi memperihatinkan. Tidak hanya masyarakat, pembangunan pemerintahan daerah Batanghari pun dialihkan untuk penanganan Covid-19, Senin (05/07/2021).

Baca juga: Kuasai Sabu-Sabu, Warga Oi Mbo Digelandang ke Polres Bima Kota

Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan kebijakan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di pusat kesehatan masyarakat.

Baca juga: Wali Kota Sampaikan Pidato Rancangan Awal RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026

Puskesmas Muara Bulian diduga tidak transparan dalam penggunanan dana BOK surveilen Covid-19, terkait tenaga penugasan dan tata cara pengambilan dananya.

Baca juga: Bupati Ikut Musnahkan Knalpot dan Miras di Polres Luwu Timur

Dilansir dari pameberitaan media Global Hukum Indonesia, bersumber dari narasumber yang dapat dipercaya berinisial Y, Jumat (02/07/2021) menjelaskan, harapan pemerintah pusat dan daerah supaya bisa menekan angka penularan Covid - 19 tersebut yang sedang kita alami saat ini, tapi selain dana dari daerah, pihak kementrian keuangan RI juga berkerja sama dengan Kemenkes RI untuk mengalokasikan dari dana APBN yang namanya BOK khusus surveilen seperti untuk dana surveilen Covid-19 melaui kementrian langsung kedaerah.

Baca juga: Penerima LPG 3 kg Harus ada Akurasi Data Pengawasan dan Pendistribusiannya

"Daerah membentuk tim surveilen melalui dinas kesehatan yang dikoordinir melalui masing-masing puskesmas yang lebih dominan, seharusnya yang tergabung dalam tim surveilen, seperti perawat dan dokter, lebih kurang dalam satu tim perpuskesmas adalah tujuh orang, dan masing-masing yang tergabung dalam tim menerima uang jasa sebanyak lima juta rupiah, satu kali pencairan, tetapi diduga banyaknya kejanggalan dalam penggunaan dana tersebut di puskesmas Muara Bulian, kabupaten Batanghari, ” ujarnya.

Baca juga: Pembangunan Pasar Rakyat Lakitan Cacat Mutu, PT Daffa Arjuna Pratama Didenda

Disebutkannya, ada dugaan penyelewengan sewaktu pencairan dana untuk petugas surveilen covid-19, ketujuh orang tersebut, kenapa yang diajukan sebanyak dua puluh orang, dengan dugaan mereka meminjam rekening bank masing-masing dari orang yang tergabung dalam tim surveilen tersebut, dan ada juga rekening  honorer dipinjam oleh pihak pimpinan puskesmas.

Tambah sumber Y, selain peminjaman rekening tim surveilen di puskesmas Muara Bulian pihak pimpinan puskesmas juga diduga meminjam rekening bidan, pegawai puskemas lain tapi bukan pegawai puskesmas Muara Bulian digunakan untuk pencairan dana dari keungan daerah yang akan dimasukan ke rekening pribadi masing masing.

Lanjutnya, setelah dimasukan ke rekening masing-masing tim surveilen lalu ditarik lagi untuk dikumpulkan ke rekening orang tertentu di puskesmas Mura Bulian, baru dibagikan lagi. Pembagian tersebut berpariasi dan tidak sama rata ada yang dititipkan masing-masing orang yang dipakai rekeningnya.

Baca juga: Seorang Pejabat Pemprov Ditahan Kejati Banten

"Dan juga beberapa orang tim surveilen yang sudah dapat dana BOK khusus meraka sebagian juga dapat tergabung dalam tim satgas Covid-19 di daerah, seperti diduga terjadi di BPBD, ada beberapa mereka juga dapat dana penguburan dan vaksinator melaui dana daerah lagi, apakah itu dibolehkan, inilah yang dimainkan oleh kapus dan tata usaha Pukesmas Mura Bulian?” Tanya narasumber.

Menurutnya, “Baru-baru ini juga terjadi protes dokter yang sudah lama kepada kepala puskesmas, dan dia tanya kenapa dokter yang baru dimasukan ke tim vaksinator, sedangkan dokter yang lama tidak di libatkan, jawab kapus dokter yang baru mempunyai laptop, ” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Banten Dukung Kejati Usut Korupsi Dana Hibah

Kepala Puskesmas Muara Bulian Taqwin didampingi KTU Neneng menyambangi kantor IWO Batanghari dan menjelaskan kepada awak media, senin (05/07/2021), pada tahun 2020 petugas covid-19 untuk vaksinator belum ada, yang ada hanya surveiler dan petugas penguburan, pada tahun 2020 insentif petugas covid-19 dihitung berdasarkan besaran pasien jumlah pasien positif, jumlah pelaku perjalanan dengan jumlah yang dilakukan screaning.

“Di tahun 2020 belum ada vaksinator, karena vaksinasinya baru ada di tahun 2021 karena vaksin baru ditetapkan pemerintah di tahun 2021. Yang kedua ada surveiler sama pemakaman, awalnya petugas pemakaman di tahun itu adalah petugas surveiler di masing-masing puskesmas mereka bertugas.”

Salah Transfer Insentif, Kapus Muara Bulian Tuding Kesalahan Dinkes

Baca juga: Terkait Temuan Wartawan dan LSM, Ketua Rt Perum Puri Asih Sebut Jangan Fitnah

Kepada awak media, Taqwin

 yang didampingi Kepala TU Neneng 

me

maparkan,  

kasus tersebut

Baca juga: Aneh ! Shelter di Painan Didirikan Persis di Pinggir Perbukitan, dan Kurang Tiga Tahun Dibangun Kondisi Tangganya Malah Karatan

memang pernah

 terjadi. Dimana, yang berhak menerima dana insentif adalah 

pegawai dari Puskesmas Muara Tembesi sementara dalam laporan penerimanya bertuliskan Puskesmas Muara Bulian.

“Mengenai kesalahan transfer uang insentif 

Baca juga: Ini Loh Dugaan Modus Smd Dalam Pengadaan Lahan Samsat Malingping

C

ovid

-19

 kesalahan dari Dinas Kesehatan

, ” kata Taqwin

Baca juga: WH Banyak di Apresiasi Karena Laporkan Dana Hibah Ponpes

.

Terhadap 

kesalahan tersebut, pihaknya mengaku 

pernah dipanggil oleh aparat penegak hukum.

Baca juga: Hampir Dua Tahun, CV Zein Karya Masih Biarkan Puluhan Kubik Batu Sisa proyek Menggunung

 “Kita sudah pernah dipang

gil oleh 

Intel 

Kejaksaan maupun 

Intel Polres

, ” katanya lagi.

Dalam kasus itu, paparnya lagi,  

yang berha

k

 menerima dana insentif tersebut adalah mereka yang namanya tertuang dalam SK

.

“Jumlah berdasarkan SK.

 Dan SK ditandatangani

 oleh Kepaka Dinas.

 Hanya saja SK itu berubah-

 Keluarnya berdasarkan jumlah pasien, ” sambungnya.

Disingg

ung dugaan oknum pegawai Puskesmas mengumpulkan

 semua dana insentif

 surve

i

ler,

menurut Sekretaris IDI Kabupaten Batanghari

 ini

, dugaan tersebut tidaklah ben

ar.

“Itu tidak benar, ” kilahnya.

Namun, dia mengakui, jika di antara nama-nama yang sudah di SK

-kan sebagai surveiler juga mendapat SK sebagai petugas pemakaman.

Bahkan, SK untuk petugas pemakaman itu

 juga

 ditandatangani langsung oleh kepala dinas.

“Tahun 

2020 lalu

,  

SK pemakaman terbit 

di 

November 

ditandatangani 

langsung 

k

epala 

d

inas. 

Untuk

2021

 ini, staff yang mendapat dua SK

,

 saya suruh 

mereka memilih

,  karena tak boleh double

,

"

 pungkasnya

.

Dituding Tak Transparan Soal Anggaran, Taqwin Sebut Hanya Persoalan Intern.

Terkuaknya persoalan 

tidak transparan dalam penggunaan anggaran

 di lingkup Puskesmas Muara Bulian, tak membuat Taqwin

 selaku Kepala Puskesmas

 resah

. Bahkan, dia 

menganggap enteng persoalan itu.

“Itu hanya konflik intern saja, ” tegas Taqwin

 yang didampingi Kepala TU Neneng

 saat menyambangi Kantor IWO Batanghari.

Bahkan, paparnya,  

konflik intern itu didasari oleh ketidak puasan

 sebagian para pegawai

.

“

Mungkin ada yang merasa tidak puas, ’’ sebutnya.

Untuk diketahui,

 banyak pihak yang menyayangi terkuaknya persoalan di dalam 

lembaga Puskesmas tersebut. Sebab, idealnya, Puskesmas Muarabulian barometer Puskesmas

-puskesmas 

yang ada dalam wilayah Kabupaten Batanghari. 

(Randy/Tim)