Randy Pratama
Batanghari, Jambi - Tidak mendapatkan respon dari pihak yang berwenang dalam menegakkan hukum dan pihak pengawas keuangan internal pemerintah Kabupaten Batangari atas laporan yang dibuat, para aktivis Batanghari gelar aksi damai di depan Kantor Inspektorat Kabupaten Batanghari, Kamis (15/07/2021).
Pantauan Jurnalis Indonesia Satu Biro Batanghari di lapangan, aksi berjalan dengan damai dan menaati prokes yang dijaga oleh jajaran Anggota Polres dan Sat Pol-PP Batanghari.
Usman Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam orasinya menyampaikan, “Hari ini, Kamis Tanggal 15 Juli 2021, kami gabungan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Batanghari melakukan aksi damai di Kejaksaan Negeri dan Inspektorat Batanghari. Aksi ini merupkan Imflementasi dari tugas dan fungsi kami sebagai LSM dalam melakukan sosial kontrol terhadap semua kegiatan dan kebijakan, baik yang dilakukan Pemerintah maupun pihak Swasta, ” ujarnya.
Dilanjutkan, dirinya dan para aktivis yang ikut meminta kepada pihak Kejaksaan dan Inspektorat untuk mengusut dugaan terjadinya persekongkolan pada proses pelelangan/tender 13 (tiga belas) paket rehab ruang kelas SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaa Kabupaten Batanghan, yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, karena tidak sesuai dengan Permen PU nomor 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman
Menurutnya, Pengadaan Jasa dan Kontruksi, yang berpotensi menguntungkan salah satu perusahaan/rekanan.
“Meminta kepada pihak Kejaksaan dan Inspektorat untuk mengusut dugaan penyimpangan pada pengalokasian dana Survattans di Puskesmas Muara Bulian, ” ujar Usman dalam orasinya.
Dilanjutkannya, “Mempertanyakan kepada pihak Inspektorat, sampai dimana dan sejauhmana tindak lanjut oleh OPD terkait, sehubungan dengan temuan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemernksa Keuangan Perwakilan Jambi yang disampaikan Kepada Bupati Batanghari pada Tanggal 7 Mei 2021, kama tenggang waktu yang diberikan oleh BPK sudah lebih dari 60 hari kerja, dan meminta kepada Inspektorat untuk menyerahkan laporan tentang tindaklanjut oleh OPD terkait kepada Aparat Penegak Hukum, ” pungkasnya.
Selain itu Supan Sopian selaku koordinator lapangan menyampaikan, "Kami meminta kepada para penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan kami beberapa hari lalu. Inspektorat dan Kejaksaan jangan seperti macan ompong, " tegas Supan Sopian.
Setelah melakukan Orasi, Kepala Inspektorat Mukhlis memanggil perwakilan masuk ke dalam kantornya untuk audiensi, Mukhlis didampingi Pihak Kepolisian Sekretaris dan Satuan Pol-PP mengatakan, menyampaikan dirinya akan menindaklanjuti laporan dari teman-teman LSM. Namun, dirinya meminta agar para pelapor melengkapi sejumlah bukti terkait temuan dilapangan.
"Secepatnya akan kita proses, tapi saya minta bukti yang berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan dana BOK Surveilens, " kata Mukhlis saat audensi yang disaksikan pihak kepolisian.
Selanjutnya, Kata Mukhlis, untuk LHP BPK-Provinsi Jambi sebenarnya laporan hasil pemeriksaan tersebut belum habis masa tenggangnya. Namun, jatuh temponya pada pada tanggal 6 agustus 2021 nanti.
"Untuk hasil audit BPK tindak lanjutkan sudah 80 persen, secepatnya akan kita selesaikan menjelang jatuh tempo. Terkait perihal tuntutan yang dilakukan para aktivis dirinya akan memberikan notulen resmi kepada para pengunjuk rasa, ” pungkas Mukhlis.
(Randy)
Updates 
